KITA KITA AJA: January 2008

JAKARTA--MI: Serikat Pekerja PT PLN (persero) secara tegas menolak rencana pemerintah untuk memprivatisasi PT Indonesia Power (IP) dan PT Pembangkit Jawa Bali (PJB). Mereka menilai keputusan pemerintah ini sebagai upaya menjual aset negara.

Salah satu yang menetang keras rencana pelepasan dua anak perusahaan dari PLN Itu adalah Nus Irwan. Selaku Ketua Persatuan Pegawai IP, ia berpendapat privatisasi perusahaan tempatnya bekerja dan PJB hanya akan menjerumuskan kedua perusahaan dalam keadaan yang lebih sulit lagi.

"Dengan restrukturisasi korporasi, PLN nantinya hanya akan jadi penyalur. IP dan PJB di bawah kendali para pemilik sahamnya, hanya akan bertujuan mencari keuntungan, bagaimana dengan harga jual listrik," ujarnya di sela diskusi di Jakarta, Senin (28/1).

Penentang lainnya adalah Mantan Ketua MPR Amien Rais. Politikus dari PAN ini melihat restrukturisasi IP dan PJB sebagai contoh kesewenangan yang dilakukan pemerintah.

"Seharusnya pemerintah berpikir profit before the people (mengambil keuntungan dengan mengutamakan rakyat). Tapi, ternyata mereka sungguh egois, mengambil keuntungan sebanyak-banyak. Jangan lagi akibat akal bulus mereka, terjadi seperti kasus Indosat," sindir Amien.

Anggota Komisi VII Tjatur Sapto Edy melontarkan kritikan yang lebih pedas lagi. Menurutnya, keputusan pemerintah untuk privatisasi ini sungguh suatu kebijakan yang ketinggalan jaman, yang bahkan oleh negara maju pun telah disingkirkan jauh-jauh.

"Malaysia dan Inggris yang merencanakan ini sudah berbalik. Bahkan Prancis yang telah melakukan hal itu kini menyesalinya. Kenapa pemerintah sekarang harus mengikuti yang sudah ditinggalkan seperti ini," ketusnya.

Ia juga tidak menapik kemungkinan kenaikan subsidi, apabila privatisasi betul terjadi.

Kekhawatiran akan terjadinya penentangan privatisasi ini sebetulnya sudah dirasakan Dirut PLN Eddie Widiono. Pun berbagai alasan penolakan restrukturisasi sudah diutarakannya dalam Rapat

Dengar Pendapat dengan Komisi VII, akhir pekan lalu.

Diantaranya, sebagai anak perusahaan PLN, transkasi IP dan PJB memiliki komponen marjin yang tidak merupakan pembentuk biaya pokok sehingga tidak layak untuk subsidi.

"Pada saatnya nanti sebagai BUMN, IP dan PJB akan diperlakukan seperti listrik swasta sehingga mengakibatkan komponen marjin tersebut menjadi layak untuk subsidi. Berarti, subsidi akan naik," ujar Eddie.

Selain itu, Eddie juga takut apabila pelepasan kedua anak perusahaannya tersebut akan berimbas pada peningkatan harga jual listrik ke PLN. Dan, tentu saja, ada kemungkinan timbul gejolak karyawan, baik di lingkungan PLN sendiri maupun di lingkungan IP dan PJB yang berpotensi mengganggu kinerja perusahaan.

Saat ini, sebagai langkah awal untuk privatisasi sesuai perintah Menneg BUMN Sofyan Djalil, PLN telah memberikan IP pengelolaan proyek pembangkit 10.000 Mw yang berada di Jabar, dan PJB untuk di Jatim.(Eva/OL-03)

Serikat Pekerja PLN Ancam Lakukan Pemadaman

Penulis: Reva Sasistiya

JAKARTA--MI: Serikat Pekerja PT PLN (Persero) mengancam akan melakukan pemadaman di wilayah Jakarta, jika pemerintah tidak mengindahkan tuntutan mereka untuk membatalkan rencana restrukturisasi.

Rencana pemadaman itu, seperti dikatakan Ketua Serikat Dewan Pekerja PT Pembangkit Jawa Bali yang merupakan anak perusahaan PLN, Edy Hartono itu akan dimulai dari aksi demonstrasi massal.

Sekitar 4.000 anggota Serikat Pekerja BUMN Strategis, yang terdiri dari pegawai PT PLN (Persero), PT Indonesia Power, PT Pembangkit Jawa Bali, PT Pertamina (Persero), PT Telkom (Tbk), dan PT Telkomsel direncanakan akan berdemonstrasi pada 30 Januari mendatang.

"Kita menentang restrukrisasi yang ujungnya pada penjualan aset. Kalau sepekan setelah demonstrasi, tidak ada tanggapan dari pemerintah, kita akan lakukan pemadaman," ujar Edy yang ditemui di sela diskusi di Jakarta, Senin (28/1).

Jika sampai pemadaman terjadi, lanjut dia, minimal Jakarta akan gelap listrik selama enam jam.

"Pemadaman tidak akan bisa setengah hari. Karena, kalau sampai satu sistem mati pasti akan mengganggu sistem lainnya. Untuk menyalakannya lagi butuh waktu," ujarnya.

Aksi demonstrasi direncanakan dilaksanakan pada Rabu (30/1), dari jam 09.00, dimulai dari Bundaran HI dan berakhir di Istana Merdeka.

Rencana unjuk rasa itu mendapat dukungan dari mantan Ketua MPR Amien Rais. Menurutnya aksi semacam ini perlu untuk mengingatkan pemerintah. Terlebih lagi kalau pemadaman sampai dilakukan, maka ia mengatakan, hal itu akan jadi terapi kejut yang baik untuk pemerintah.

"Tapi kalau mau pemadaman, fasilitas publik seperti rumah sakit harus mendapat informasi dulu," ujarnya.

Penentangan terhadap rencana restrukturisasi ini berakar pada kehawatiran pada pekerja, bahwa perseroan akan jatuh ke tangan perusahaan-perusahaan asing. Mereka juga risau akan masa depan mereka, kalau sampai hal itu terjadi.(Eva/OL-03)

27 January 2008

Suharto meninggal

Mantan Presiden Indonesia, Suharto yang pernah memimpin selama 32 tahun, meninggal dunia di Jakarta hari Minggu pada usia 86 tahun.

Meninggalnya Suharto setelah tiga minggu dirawat di Rumah Sakit Pusat Pertamina di Jakarta, karena komplikasi jantung, paru-paru dan ginjal.

"Bapak telah kembali ke Rahmatullah," kata putri tertua Pak Harto, Siti Hardiyanti Rukmana sambil menitikkan air mata kepada para wartawan di luar rumah sakit.

"Kami meminta maaf atas kesalahan yang telah diperbuatnya selama ini." kata Tutut lagi.

Tim dokter mengatakan Suharto mengalami kegagalan multiple organ semalam.

Dokter berusaha untuk membantu Suharto, namun meninggal sekitar jam 13.10 WIB.

Seorang dokter yang menangani Suharto, Munawar, mengatakan "kami berusaha yang terbaik, namun Tuhan menentukan yang lain."

Menurut mantan menteri Sekretaris Negara, Moerdiono, seluruh enam anak Suharto, dan keluarga lainnya berada di sisi tempat tidur Suharto ketika dia meninggal.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan pernyataan bela sungkawa dan meminta rakyat Indonesia berdoa bagi mantan pemimpin Orde Baru tersebut.

"Saya juga menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk menunjukkan penghormatan tertinggi kepada salah satu putra terbaik Indonesia tersebut." kata Presiden.

Bendera Merah Putih di luar Istana Presiden di Jakarta diturunkan setengah tiang, dan Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi mengumumkan masa berkabung nasional selama tujuh hari.

Juru bicara presiden mengatakan Presiden Yudhoyono akan memimpin upacara pemakaman hari Senin di pemakaman pribadi keluarga Suharto di Solo, Jawa Tengah.

17 January 2008

Pasokan Listrik 2008 Sulit Penuhi Kebutuhan RSH

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah belum menjamin akan mampu memenuhi pengadaan listrik bagi program Rumah Susun Sederhana (RSH) tahun 2008 yang ditargetkan sebanyak 225.000 unit.

Menurut Pejabat Ditjen Listrik dan Pemanfaatan Energi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Win Sisma, di Jakarta Rabu, pasokan listrik pada 2008 diperkirakan hanya 60 Mega Watt.

"Kemungkinan untuk memenuhi kebutuhan 75.000 juga masih sulit akibat dari keterbatasan pasokan listrik tahun 2008, Sehingga kelangkaan listrik bagi RSH masih akan dialami," ujarnya.

Kebutuhan listrik, kata Win, jauh di atas tambahan pasokan itu. Sekalipun belum dihitung secara persis data-data perumahan yang mengalami kessulitan akan tetapi pasti banyak menjadi korban.

Harus ditanya ke masing-masing wilayah kemudian disandingkan dengan laporan PLN. Namun PT PLN juga belum memberikan laporan soal kebutuhan listrik perumahan ke pemerintah.

Anggota Komisi Energi DPR, Agusman Effendi, mengatakan kerawanan listrik di Indonesia bakal terjadi hingga 2010.

"Tahun depan di luar Jawa-Bali akan kosong (tak ada listrik)," ujarnya. Pemicunya adalah kenaikan harga minyak mentah mencapai kisaran 80-90 dolar AS per barel.

Padahal asumsi harga minyak untuk subsidi 2008 hanya 60 dolar AS per barel. Kondisi ini yang akhirnya menyumbang kesulitan pengadaan listrik bagi RSH, jelas Agusman.(*)

Pasokan Listrik Jawa-Bali Terbatas Pada 2008

Jakarta (ANTARA News) - PT PLN (Persero) memperkirakan pasokan listrik di wilayah Jawa dan Bali pada 2008 akan mengalami keterbatasan, sehubungan dengan tak adanya penambahan daya pembangkit baru berkapasitas cukup besar tahun depan.

Dirut PLN, Eddie Widiono, di Jakarta, Selasa, mengungkapkan pada 2008, pembangkit baru yang beroperasi hanya Pembangkit Listrik Panas Bumi (PLTP) Kamojang, Jabar Unit 4 dengan kapasitas 60 MW.

"Tahun depan, keandalan sistem Jawa-Bali masih akan tergantung pada ketersediaan batubara dan gas alam," katanya. Karena itu, kata Eddie, PLN harus mengendalikan pertumbuhan kebutuhan listrik tahun 2008.

Menurut dia, pihaknya hanya merencanakan pertumbuhan tenaga listrik sebesar empat persen atau di bawah kondisi normal 6-7 persen.

Komposisi energi primer pada 2008 yang disiapkan adalah batubara 58.668 Giga Watt hour (GWh) atau mencakup 53 persen, minyak 22.457 GWh (20 persen), gas 18.208 GWh (16 persen), panas bumi 7.923 GWh (tujuh persen), dan air 4.415 GWh (empat persen).

Melihat komposisi energi primer itu, peranan minyak masih dominan dan akan semakin meningkat apabila terjadi gangguan ketersediaan gas dan batubara seperti 2007.

Pada 2007, rencananya pemakaian BBM hanya sebesar 7,65 juta kiloliter, namun terpaksa naik menjadi 10,02 juta kiloliter akibat gangguan pasokan batubara dan gas alam.

Sementara pada 2008, kuota APBN hanya menetapkan 9,1 juta kiloliter, padahal kebutuhan BBM PLN diperkirakan mencapai 10,6 juta kiloliter.

"Kenaikan harga minyak dunia telah membuat industri mengalihkan pasokan listriknya ke PLN yang berakibat meningkatnya konsumsi BBM PLN," kata Eddie.

Pembengkakan pemakaian BBM itu berakibat kenaikan biaya produksi yang berlanjut pada subsidi yang harus ditanggung APBN.

Di tambah lagi, lanjutnya, pemeliharaan sejumlah pembangkit yang dijadwalkan 2009 dimajukan menjadi 2008 untuk memperkuat pasokan saat pemilu 2009.

"Dampaknya, potensi kekurangan daya listrik di sistem Jawa-Bali pada tahun depan akan semakin besar," katanya.

Karena itu, PLN juga meminta masyarakat lebih berhemat secara serius dan konsisten sesuai Inpres No 10 Tahun 2005. "Tahun depan, pilihannya hanya dua, berhemat atau padam," ujar Eddie.

Sistem Jawa-Bali akan kembali normal setelah beroperasinya sejumlah pembangkit 10.000 MW yang diperkirakan mulai beroperasi akhir 2009 hingga awal 2010. (*)

IDM Sukseskan Pengadaan Listrik 10.000 Megawatt

Jakarta (ANTARA News) - Lembaga kajian Indonesia Development Monitoring (IDM) bekerjasama organisasi lintas sektoral mendukung untuk menyukseskan proyek pengadaan listrik 10.000 Megawatt oleh PT PLN, kata Direktur IDM, Dwi Mardianto, SH.

"Dukungan itu dimaksudkan agar seluruh rakyat Indonesia pada tahun 2020 terpenuhi kebutuhan energi listrik, saat ini atau pada 2007 baru 55 persen penduduk menikmati listrik," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

Dwi mengatakan, dalam memberikan dukungan kepada penyelenggaraan proyek pengadaan listrik 10.000 Megawatt itu, IDM akan bekerjasama dengan organisasi-organisasi lain seperti Gerakan Pemuda Kerakyatan, Gerakan Regenerasi Nasional, serta beberapa serikat buruh.

"IDM memberikan dukungan kepada penyelenggaraan proyek pengadaan listrik 10.000 Megawatt semata-mata didasari niat tulus untuk menyelamatkan masyarakat Indonesia dari krisis energi yang dapat membahayakan bagi semua," ujarnya.

Menurut Dwi, bentuk dukungan IDM, antara lain mempublikasikan Jurnal Pemantauan proyek tersebut yang akan dilakukan setiap tiga bulan sekali. "Jurnal tersebut berisi hasil pemantauan IDM terhadap jalannya proyek tersebut yang dilengkapi dengan kritikan dan saran membangun kepada penyelenggara proyek agar proyek tersebut bisa terus berjalan lancar dan bisa selesai sesuai target waktu," katanya.

Berdasarkan jurnal tersebut IDM juga akan melakukan lobby terbuka terhadap pihak-pihak terkait untuk membantu menyelesaikan kendala yang ditemui dalam penyelenggaraan proyek tersebut. Lobby terbuka ini penting untuk memberikan data non subyektif dan bisa dipercaya guna menjadi dasar pengambilan keputusan pihak-pihak terkait.

IDM meminta kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk lebih fleksibel dalam memeriksa keuangan PT PLN, karena banyak kendala non teknis yang dihadapi PLN sehingga terkadang harus keluar dari Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang ditetapkan sebelumnya seperti contoh dalam pengadaan cadangan bahan bakar untuk keperluan pembangkit energi listrik sering di indikasikan sebagai dana yang menganggur atau kadang disebut sebagai peyelewengan dari RKAP tanpa melihat keadaan sebenarnya yang terjadi di PLN.

IDM meyerukan kepada pemerintah mengenai permasalahan kekurangan bahan bakar untuk pembangkit untuk lebih tegas dalam membuat kebijakan pemerintah terkait dengan kebutuhan energi primer untuk sektor ketenagalistrikan.

Pemerintah harus mengkaji opsi pemenuhan kebutuhan batu bara. Untuk mengantisipasi bertambahnya kebutuhan pemakaian batu bara untuk sektor kelistrikan dalam dua tahun ke depan, opsi yang harus disiapkan adalah mengubah royalti batu bara dari bentuk tunai ke bentuk barang. Yang nantinya royalti dalam bentuk batu bara dapat digunakan oleh PT PLN dalam mendukung suplai untuk pembangkit listriknya.

Pemerintah juga perlu menyiapkan sarana dan infrastruktur pendukung pasokan batu bara. Aturan yang melarang kapal berbendera asing mengangkut batu bara menjadi faktor yang mengancam keamanan pasokan ke depan, sebab pertumbuhan armada kapal di dalam negeri belum sanggup mengimbangi kenaikan pasokan.

Selaian itu, IDM menyatakan yang diperlukan saat ini adalah langkah nyata, sebab baik dari sisi kebijakan, program maupun target pengembangan energi baru dan terbarukan rasanya sudah tidak ada yang perlu diragukan lagi terhadap kinerja manajemen PLN yang berkomitmen membangun kelistrikan.

"Tinggal, bagaimana pengalokasian dana pengembangan energi baru dan terbarukan bisa berjalan dengan baik. Tujuannya untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat yang membutuhkan listrik. Mari bantu dan dukung agar Visi 75-100 PT PLN dapat terwujud," demikian Dwi Mardianto.(*)

11 January 2008

Obama can't hide his Muslim past

There is something in 'rock star' Democratic presidential candidate Barack Obama's life story that is not an appropriate target in polite society, but won't quite go away, and is absolutely certain to come trumpeting into view when the race gets rough.

The elephant in the room is the Muslim bit. Obama's middle name is Hussein, as in Saddam Hussein. We know that; so what? Well, there are an awful lot of Americans who fervently believe the nation belongs to God, as in the fellow you find in Church. And in their 'war of civilisations', the Muslims are the Bad Guys.

Obama, says PR man Robert Gibbs, happens to have had a dad from Kenya, so Islam and Hussein are just part of the family legacy. "Senator Obama has never been a Muslim, was not raised a Muslim and is a committed Christian who attends the United Church of Christ in Chicago."

Clear? The Los Angeles Times sent a reporter to Jakarta in Indonesia where Obama's mum, Ann Dunham, took him with husband number two, Lolo Soetoro, when he was six. His name then was Barry Soetoro, and he stayed until he was 10 years old.

"Barry was a Muslim. He went to the mosque," revealed boyhood buddy Zulfin Adi. His primary school teacher said he was registered as a Muslim and so he attended Koranic religious class.

Americans have nightmares about fervent young men who grew up in Muslim religious schools. At the very least, and however unfairly, this is dynamite material for Republicans as new national opinion polls show Obama cutting Hillary Clinton's lead to single digits.

Obama is hurriedly shifting ground. Now he was a Muslim; but never a "practising Muslim".

07 January 2008

Obama masih ungguli Hillary


	Hillary Rodham Clinton, Barack Obama, dan John McCain bersaing

Jajak pendapat terbaru dalam kampanye presiden Amerika mengindikasikan, Barack Obama mendapatkan momentum atas sainganya dari saingannya di Partai Demokrat, Hillary Clinton.

Dua jajak pendapat, satu oleh USA Today/Gallup dan CNN/WMUR, memberikan keunggulan dua digit kepada Obama atas Senator Clinton di negara bagian New Hampshire.

Obama menang di Iowa pekan lalu, dan mengalahkan Clinton di tempat ketiga.

Di kubu Partai Republik, seperti dilaporkan wartawan BBC, Senator John McCain memimpin di jajak pendapat.

Wartawan kami menambahkan, medan pertarungan utama, saat warga New Hampshire memberikan suara hari Selasa, adalah warga pemilih non-partai yang bersikap independen dengan jumlah yang luar biasa besar.

Berusaha pulih

Editor BBC urusan Amerika Utara, Justin Webb melaporkan dari New Hampshire, Hilary Clinton berusaha pulih dari kekalahannya di Iowa, namun sekarang tampaknya menghadapai tantangan besar di New Hampshire.

Masalah yang dihadapi Clinton adalah, bahwa dia sebelumnya berada di posisi terdepan di sini, sehingga bila tidak berhasil menang dalam pemilihan ini, dia akan dianggap gagal.

Akan tetapi saat ini beberapa jajak pendapat menunjukkan dia mungkin akan kalah lagi dari Barack Obama, yang diperkirakan akan mengulangi kemenangannya mengejutkan di Iowa.

Bila itu terjadi, kubu Hilary Clinton akan berada dalam posisi yang sangat lemah.

Clinton akan harus tetap berjuang keras, sementara Obama akan mendapat dorongan besar bila menang di New Hampshire, kata wartawan kami.

Bukan Sembarang Lampu Hemat Energi

JAKARTA, KCM - Lampu hemat energi makin meluas penggunaannya di Indonesia. Terus-terang, ini merupakan wujud upaya gencar yang dilakukan banyak pihak, mulai dari pemerintah hingga para produsen, termasuk konsumen.

Ini catatan dari Philips Lighting yang tahun lalu barusan meluncurkan lampu hemat energi mini Tornado yang bentuknya 40 persen lebih kecil namun 20 persen lebih terang.

Di Indonesia, seturut data Australian Grenhouse Office 2006, sekitar 29 persen lampu hemat energi yang beredar, kualitas dan performanya buruk. Yang paling sering dijumpai adalah lampu cepat redup sekaligus cuma tahan beberapa bulan. Lampu macam itu, biasanya, "ringan di kantong". Soalnya, banderolnya cuma sekitar Rp5.000 sampai Rp8.000.

Sudah begitu, dari segi keamanan, lampu murah tidak dilengkapi sekering pengaman berkualitas, rangkaian tidak dirakit secara aman, dan tidak jarang lampu retak sehingga gas bocor dan mengancam kesehatan.

Nah, baik jika Anda mencermati hal-hal berikut agar hanya memilih bukan sembarang lampu hemat energi.

1). Lampu hemat energi yang berkualitas adalah lampu yang umurnya berkisar pada 6000 jam atau lebih. Lampu tersebut memiliki kualitas cahaya yang baik dengan tri-band phosphor, efikasi (lumen / watt) yang baik.

2). Lampu hemat energi yang bermutu adalah lampu yang tidak mudah redup (terangnya di atas 80 persen setelah pemakaian 2000 jam).

3). Konsumen sebaiknya membandingkan beberapa produk untuk memastikan lampu tersebut cukup terang. Ingat, watt besar belum tentu menjadikan lampu hemat energi lebih terang. Hal itu bergantung pada efikasinya.

Wartawan: Josephus Primus

Tender Pembangunan PLTU Asam-Asam Sepi Peminat

Banjarmasin (ANTARA News) - Rencana pembangunan Pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Asam-Asam Kabupaten Tanah Laut (Tala) Kalimantan Selatan (Kalsel) sebesar 2x60 Mega Watt (MW) bakal molor, karena tender pertama yang dilakukan pada pertengahan 2007 gagal.

Kepala Pembangkit PT PLN Kalsel dan Kalimantan Tengah (Kalteng), Dwi Priyo Basuki, Minggu, mengungkapkan gagalnya tender pertama tersebut karena hingga akhir masa pendaftaran hanya dua perusahaan yang memasukkan penawaran.

Karena hanya dua perusahaan yang mengajukan penawaran, tambahnya, maka tim menyatakan tender tidak memenuhi persyaratan. Sesuai ketentuan, minimal yang ikut melakukan penawaran dalam tender tiga perusahaan.

Akibat kegagalan tender tahap pertama tersebut, pembangunan PLTU Asam-asam tertunda sehingga dikhawatirkan krisis listrik di Kalsel akan semakin lama.

Kondisi tersebut berbeda dengan rencana pembangunan PLTU Pulang Pisau, yang saat ini sudah ada penunjukan perusahaan yang memenangkan tender.

Pembangunan PLTU Pulang Pisau yang mulai dilakukan pada Februari ini bakal dilakukan oleh perusahaan konsorsium Cina dengan dana Rp1,1 triliun.

"Pengajuan tender antara PLTU ASam-Asam dan Pulang Pisau sebenarnya bersamaan, namun karena tender PLTU ASam-Asam sempat gagal, akhirnya pembangunannya duluan PLTU Pulang Pisau, yang selama proses tender tidak mendapatkan masalah," katanya.

Dwi mengaku tidak mengetahui secara pasti, penyebab kurangnya investor yang tertarik membangun PLTU Asam-Asam dibanding dengan PLTU Pulang Pisau, karena secara tehnik dan persyaratan lainnya tidak ada masalah.(*)

05 January 2008

Peradilan dan Penegakan Hukum 2007 Masih Jauh dari Harapan

Penulis: Deni Satria

JAKARTA--MEDIA: Dunia peradilan dan penegakan hukum sepanjang tahun 2007 belum dapat memenuhi harapan publik dan pencari keadilan

"Reformasi di institusi peradilan seperti Kejaksaan dan Pengadilan belum memberikan dampak yang menggembirakan publik. Masih banyak ditemukan praktik yang lazim dilakukan seperti permainan perkara meskipun upaya reformasi terus didorong," kata Ketua Harian Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (Mappi) FH UI Hasril Hertanto dalam refleksi penegakan hukum dan peradilan Indonesia 2007 di Jakarta, Sabtu (5/1).

Menurut Mappi, di Kejaksaan terdapat kelemahan dalam manajemen penanganan perkara besar seperti yang terlihat dari lemahnya dakwaan Adelin Lis, penyelidikan kasus BLBI yang ditangani 35 jaksa yang berlarut-larut dan tidak terselesaikan serta dua kali diterbitkannya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan untuk kasus Tommy Soeharto.

Selain itu kejaksaan juga menangani kasus yang sangat kuat tekanan politik yang dikhawatirkan memengaruhi penangan perkara. Seperti kasus penjualan kapal VLCC dan korupsi dana prajurit di PT Asabri. Bahkan kasus perpanjangan HGB Hilton yang kuat tekanan politik divonis bebas PN Jakarta Pusat.

Tahun ini, lanjut Hasril, juga dihiasi sejumlah vonis kontroversial oleh lembaga pengadilan mulai dari tingkat pertama (PN) hingga MA. Mappi mencatat setidaknya ada 12 putusan kontroversial di tingkat pertama seperti putusan bebas Adelin Lis, vonis rendah jaksa yang melakukan pemerasan Cecep Sunarto dan Burdju Ronny. Sementara itu di tingkat banding dan kasasi, Mappi mencatat 18 keputusan kontroversial, seperti vonis bebas 10 anggota DPRD Sumbar di tingkat Kasasi.

"Hakim tidak menggali rasa keadilan masyarakat dan hanya melihat dari segi positivisme. Bahkan dalam beberapa putusan hakim keterangan sejumlah saksi dan barang bukti tidak terakomodir," tambahnya.

Putusan-putusan kontroversial di tingkat banding dan kasasi tersebut, lanjutnya, tidak dilengkapi pertimbangan hukuman yang jelas. Dengan sikap MA yang tertutup untuk mengakses putusan kontroversial membuat masyarakat mempertanyakan dasar putusan tersebut. (Xat/OL-03)

04 January 2008

Harga Minyak di atas 100 Dolar AS

04/01/08 00:52

New York (ANTARA News) - Harga minyak berjangka naik ke rekor baru 100,05 dolar AS per barel, Kamis, setelah pemerintah AS melaporkan penurunan cadangan minyak mentah yang lebih besar dari perkiraan dan kenaikan tak terduga pasokan minyak pemanas.

Satu hari setelah harga minyak menyentuh 100 dolar AS untuk pertama kalinya, departemen energi AS mengatakan cadangan minyak mentahnya turun 4 juta barel pekan lalu, lebih banyak dari perkiraan para analis turun 1,7 juta barel.

Di sisi lain, cadangan minyak sulingan (destilasi) yang termasuk minyak pemanas dan bahan bakar disel naik 600.000 barel, berlawanan dengan perkiraan para analis bahwa pasokan minyak hasil destilasi akan turun 600.000 barel. Dan pasokan bensin naik 1,9 juta barel, lebih banyak dari perkiraan para analis naik 1,3 juta barel.

Harga berfluktuasi setelah laporan cadangan minyak AS karena para investor berupaya menginterpretasikan data, namun pada Kamis pagi harga minyak menguat dan membentuk rekor baru.

Harga minyak mentah jenis light, sweet untuk pengiriman Februari naik 24 sen menjadi 99,86 dolar AS per barel di New York Mercantile Exchange setelah naik ke posisi tertinggi 100,05 dolar AS.

Meski harga minyak naik, mereka mengangap harga akan terkendali oleh keyakinan bahwa OPEC dalam pertemuannya bulan depan akan memutuskan untuk meningkatkan produksi.

Para pejabat Indonesia berencana meminta Organisasi Negara-negara Eksportir Minyak itu untuk meningkatkan produksinya guna menurunkan harga minyak, lapor Dow Jones.(*)

03 January 2008

Instansi Terkorup di Indonesia


Subject:	.. Instansi Terkorup di Indonesia
List-id:	<ppiindia.yahoogroup s.com>

dari milis yg satu ke milis yg lain.. untuk

Anda..
-----Original Message-----

"Punya Rumah Senilai Rp 10 M di Kemang"
JAKARTA, Investor Daily Online

Survei dari Transparency International Indonesia
(TII) menempatkan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan
Cukai (BC) dan Ditjen Pajak sebagai instansi terkorup
di Indonesia. Hasil survei itu tak begitu mengagetkan
publik, sebab kedua instansi tersebut selama ini
dikenal sebagai instansi yang 'basah', rawan praktik
suap, korupsi, kolusi.

Hasil penelusuran Investor Daily terhadap beberapa
pegawai pajak di Jakarta dan Tangerang makin
mengukuhkan survei TII. Sebut saja MJH, kepala seksi
Ditjen Pajak di Jakarta, golongan IVA. Sesuai standar
PNS, glolongan IVA berarti mempunyai gaji pokok Rp
1,5 juta per bulan. Kalau ditambah dengan tunjangan
lainnya, gaji bruto yang ia peroleh sekitar Rp 5 juta
per bulan.

Namun kenyataannya, MJH menempati rumah seluas 400 M2
di kawasan Rawamangun, senilai Rp 1,5

miliar. Tidak
hanya itu, MJH juga mempunyai empat rumah lainnya yang
berlokasi tak jauh dari tempat tinggalnya. Keempat rumah
itu sekarang dikontrakkan. Selain itu, MJH punya dua
mobil Kijang. Awal tahun 2005, ia mendapat mobil dinas
baru, juga jenis Kijang. Karena garasi rumahnya tidak
muat menampung tiga mobil, ia menyewa garasi tetangga
dengan membayar Rp 450.000 per bulan.

Yang cukup mengejutkan, dengan gaji sekitar Rp 5 juta,
pria kelahiran Medan ini sanggup menyekolahkan anak
pertamanya ke Kanada sejak tahun 2005. Bisa
dibayangkan, berapa puluh ribu dolar AS yang harus
ditransfer setiap bulan ke Kanada. Belum lagi, ia
wajib mendepositokan uangnya di bank sebagai jaminan
biaya kuliah anaknya selama di Kanada. Luar bisa
bukan?

Gaya hidup pegawai pajak ini sangat berbeda dengan
tetangganya yang menjadi direktur sebuah perusahaan
publik. Direktur yang bergaji sekitar Rp 20 juta per
bulan itu mengaku

tidak tidak sanggup membiayai putri
tunggal untuk melanjutkan kuliah di luar negeri.

Kekayaan petugas pajak itu menimbulkan 'bisik-bisik'
tetangga. Sejumlah warga Rawamangun mengaku malas
membayar pajak karena dananya tidak masuk ke kas negara,
melainkan 'mampir' ke petugas Pajak. Sudah menjadi
rahasia umum, petugas pajak juga sering 'kompromi'
dengan wajib pajak untuk urusan membayar pajak.
'Kemewahan' gaya hidup MJH juga melanda SML, pensiunan
kepala bagian Ditjen Pajak. Mantan pegawai pajak
golongan IVC dengan gaji pokok Rp 1,7 juta per bulan
itu mempunyai tiga rumah di kawasan Kemang, Jakarta
Selatan.

Penelusuran Investor Daily ke rumah SML menunjukkan,
rumah seluas 2.500 M2 di daerah Panglima Polim itu
akan dijual seharga Rp 10 miliar. Menurut mantan sopir
SML yang disuruh menjaga rumah itu, rumah tersebut
dilengkapi dengan kolam renang dan lapangan tenins.
"Ada beberapa pensiunan pejabat Pertamina yang

mau
beli. Tapi harganya terlalu mahal. Ada juga Bupati
dari Sumatera yang sudah menawar," papar penjaga rumah
yang namanya tak mau disebutkan. Rumah bertingkat dua
itu lantainya dilapisi marmer impor dari Italia, mirip
vila mewah di kawasan Puncak, Bogor.

Belanja ke Luar Negeri
Menurut penjaga rumah tersebut, SML saat masih aktif
bertugas sering mampir ke rumah itu. "Rumah ini sudah
kosong lebih dari satu tahun. Sebelumnya, rumah ini
pernah dikontrak duta besar," kata dia. Menurut dia,
SML lebih banyak tinggal di Sumatera Utara mengurusi
usahanya seperti hotel dan kebun. Sebagian uang hasil
penjualan rumah itu, katanya, akan dipakai pemilik
rumah untuk berobat ke Australia.

Sementara itu, kepala seksi Kantor Pelayanan Pajak
(KPP) Karawaci, golongan IV A, mempunyai tiga rumah
di Tangerang. Ia juga memiliki beberapa rumah kost
di Tangerang.

Demikian juga dengan BKM, yang baru bekerja 5 tahun
di KPP

Jakarta Timur. Ia mampu membeli tanah seluas
800 M2 di daerah Kali Malang seharga Rp 900 juta.
Selain tanah, BKM belum lama ini membangun rumah
kontrakan yang terdiri 40 kamar di daerah Pramuka.
Setiap kamar disewakan Rp 500.000 per bulan, sehingga
tiap bulan istri BKM mengantongi Rp 20 juta. "Tiap
akhir bulan, Ibu datang ke sini me nagih uang kost.
Ibu juga sering belanja ke luar negeri," ujar Tony,
satpam rumah kontrakan itu.

Melihat gaya hidup tiga petugas pajak itu, bisa
dibayangkan berapa triliun rupiah penerimaan pajak itu
'ditelep' petugas setiap tahunnya. Tidak mustahil,
petugas pajak seperti MJH, SML dan TNJ jumlahnya
ratusan orang di Ditjen Pajak. Namun, tidak semua pegawai
Ditjen Pajak memperkaya diri. Masih banyak pegawai jujur
dan bersih yang mau mengabdi.

JKI, misalnya, hidupnya relatif sederhana, meskipun ia
golongannya IVB dengan jabatan kepala seksi. Luas rumah
yang dihuni JKI dengan

empat anak di Cibubur, Jakarta
Timur, cuma 200 M2. Rumah itu pun tak tergolong
mewah, hanya ada sedan Toyota dan satu sepeda motor.

Traktir Pengusaha
Menurut pengalaman Ismet Hasan Putro, ketua Masyarakat
Profesional Madani (MPM) yang juga sebagai pengusaha,
petugas pajak umumnya lebih berani dan galak dari
pengusaha. Buktinya, petugas pajak tak segan merogoh
koceknya untuk mentraktir pe ngusaha makan di hotel
berbintang lima untuk melobi dan bernegosiasi.
"Saya pernah memberi uang Rp 1 juta kepada staf saya
di Surabaya untuk menjamu dua petugas pajak di Hotel
Shangrila. Namun, staf saya mengembalikan uang itu
karena makanan sudah dibayar oleh petugas pajak,"
ungkap Ismet pada acara diskusi "Qou Vadis Ditjen
Pajak" belum lama ini di Jakarta.

Menurut Ismet, semua pengusaha di Indonesia takut
berhubungan dengan petugas pajak. Sebab, mereka
seringkali mempersulit pengusaha yang akan membayar
pajak. Ia

melukiskan, berhubungan dengan petugas pajak
sama rumitnya dengan polisi. Akibatnya, tidak ada
pengusaha yang tidak berkolusi dengan petugas pajak.

"Kalau pengusaha membayar jumlah pajak sesuai dengan
perhitungan sendiri (self assestment) di Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), petugas pajak
pasti menolak. Perhitungan mereka selalu lebih besar
dari perhitungan pengusaha. Perbedaan inilah yang
sering dimanfaatkan petugas untuk berk olusi dengan
pengusaha," katanya.

Ismet mengaku, jika pengusaha menolak kemauan petugas
pajak, tahun berikutnya mereka akan mempersulit dan
'ngerjain' pengusaha. Sebaliknya, kalau pengusaha
menyewa konsultan pajak, tingkat suap dan kolusi bisa
berkurang. Tapi, indikasi suap dan kolusi antara
petugas pajak dan konsultan pajak tetap kental.
"Jadi, posisi pengusaha itu serba salah dan tidak tau
harus berbuat apa dengan urusan pajak," tegasnya.

Tentu banyak juga

pengusaha nakal yang mengelak bayar
pajak. Buktinya, belum lama ini Ditjen Pajak berhasil
mengungkapkan sindikasi pemalsuan faktur pajak di Pulo
Mas, Jakarta Timur. Dua orang pemilik usaha distribusi
itu kini ditahan polisi. Total kerugian negara ditaksir
mencapai Rp 55 miliar. Modus serupa juga berhasil
dibongkar di Surabaya.

Hal serupa dilontarkan Emmy Hafild, sekretaris
jenderal TII. Menurut Emmy, hasil surveil TII
menunjukkan bahwa petugas pajak seringkali mendikte
pengusaha, khususnya pengusa ha kecil dan menengah
(UKM), sebab administrasi pengusaha UKM tidak rapi.
Emmy mengatakan, persentasi perusahaan yang mau
membayar pajak sesuai dengan perhitungan petugas pajak
cukup banyak. "Tapi petugas pajak tidak berani
mendikte perusahaan multinasional. Karena mereka punya
akses langsung ke Menteri Keuangan," ungkap Emmy.

Lain lagi pengalaman ekonom Universitas Indonesia
Faisal Basri. Ia kesulitan memindahkan

nomor pokok
wajib pajak (NPWP) dari Jakarta Timur ke Jakarta
Selatan. Saat terdaftar sebagai pemegang NPWP, Faisal
berdomisili di Jakarta Timur. Tapi beberapa tahun
kemudian, ia pindah ke Jakarta Selatan. Alasan KPP
Jakarta Timur menolak memindahkan NPWP itu, karena
Faisal dianggap sebagai salah satu andalan pembayar
pajak. "Saya lebih suka pindah ke KPP Jakarta Selatan
sebab menurut teman-teman layanan petugas pajak di sana
lebih baik dibanding KPP lainnya. Saya sarankan,
jangan mau pindah ke KPP Kuningan, petugas di sana
terkenal 'galak'," paparnya.

Faisal Basri meyakini, bila petugas semua pajak itu
jujur dan bersih, Indonesia tak perlu 'meminta-minta'
uang kepada negara donor dan multilateral lewat Group
on Consultative Indonesia (CGI). Menurut dia, tidaklah
sulit untuk mendapatkan tambahan pajak senilai Rp 30
triliun untuk APBN, seandainya korupsi bisa
diminimalisasi. Saat ini, rasio penerimaan

pajak
terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 13,1%.

Ismet, Faisal dan Emmy berpendapat, salah satu upaya
mengurangi kebocoran penerimaan pajak adalah dengan
membatasi wewenang Ditjen Pajak. Sebab Ditjen Pajak
berfungsi ganda, sebagai pembuat hukum (policy maker),
pemeriksa dan pengumpul pajak. Menurut mereka, sebagian
wewenang itu harus dialihkan kepada lembaga lain di
Depkeu, sehingga ada lembaga yang mengontrol kinerja
Ditjen Pajak.

Begitu besarnya dugaan praktik suap, korupsi dan
kolusi di lingkungan Ditjen Pajak, mengapa petugas
pajak tidak diwajibkan melaporkan harta kekayaannya
kepada Komisi Pemberantas Korupsi (KPK)?. Apakah
kita membiarkan terus para koruptur hidup dalam
kemewahan? Sementara itu, lebih dari 110 juta
penduduk hidup dengan pendapatan kurang dari US$ 2
(Rp 18.400) per hari.

01 January 2008

26 Pulau di Sumatra bakal Terlayani Jaringan Internet

PT Telkom akan memasang jaringan internet speedy di 26 pulau yang terdapat di Sumatra, dalam upaya

memudahkan akses dan pengiriman data dari dan ke berbagai kawasan terluar.

General Manager Sumatra PT Telkom, M Awaluddin ketika meluncurkan jaringan speedy di Sabang (Pulau Weh), Senin (31/12) menyatakan, pemasangan jaringan internet di pulau tersebut untuk kepentingan pengiriman data yang dibutuhkan instansi tertentu.

Dikatakannya, secara komersial, keberadaan jaringan di kawasan pulau-pulau tidak menguntungkan. Namun karena ditinjau dari segi pertahanan dan keamanan wilayah Tanah Air, jauh lebih penting.

Khusus di Provinsi Aceh, akan dipasang jaringan internet di Pulau Rondo, yang merupakan wilayah paling ujung barat Indonesia, dan berbatasan langsung dengan India, kata Awaluddin yang didampingi Kandatel PT Telkom Aceh Darwilis.

"Jadi, pada tahun 2008 akan diprioritaskan lima pulau untuk segera

dipasang jaringan internet, termasuk Pulau Rondo di perairan Aceh," tambahnya.

Rencana pemasangan internet itu menindaklanjuti permintaan dari anggota Komisi-1 DPR RI, agar pulau-pulau terdepan di nusantara ini dilengkapi dengan pelayanan informasi dunia maya, ujarnya.

Kawasan pulau yang saat ini sudah terlayani jaringan internet spedy adalah Natuna, Nipah, dan Pulau Simeulue (Kabupaten Simeulue).

Sementara itu, hingga tahun 2007, jumlah pelanggan speedy di Sumatra mencapai 42 ribu. Jumlah itu sesuai dengan target. Untuk tahun 2008, PT Telkom wilayah Sumatra akan memasang 150 ribu jaringan dari 175 ribu pelanggan yang ditargetkan, katanya.

Selanjutnya, pemasangan speedy di Sabang merupakan daerah kabupaten/kota yang ke-88 dan yang terakhir pada tahun 2007. Seyogiannya target yang akan diberikan untuk 100 pelanggan, tetapi dalam rangka meningkatkan kawasan pelabuhan dan perdagangan bebas Sabang, PT Telkom memberikan jaringan tanpa batas bagi pelanggan, katanya.

TW	Mata Kuliah	Kode	SKT
I	Manajemen Sumber Daya Manusia	MSDM	3
	Manajemen Keuangan	MKEU	3
	Manajemen Pemasaran	MPEM	3
II	Statistik Bisnis Dan Usulan Penelitian	SBUP	3
	Akuntansi Manajemen	AM	3
	Akuntansi Keuangan Untuk Bisnis	AKUB	2
III	Riset Operasi	RO	2
	Ekonomi Manajerial	EM	3
	Struktur Dan Perilaku Organisasi	SPO	3
IV	Manajemen Operasional	MO	3
	Analisis Lingkungan Usaha dan Persaingan	LING	3
	Analisis Perilaku Karyawan Dan Manajemen Produktifitas	APKMP	3
	Analisis Investasi dan Lembaga Keuangan	AILK	3
	Analisis Perilaku Konsumen dan Komunikasi *Pemasaran*	APKKP	3
V	Manajemen Strategik Dan Kebijakan Usaha	MSKU	3
	Perencanaan Audit Sumber Daya Manusia	PSDM	3
	Manajemen Kas Dan Portofolio	MKP	3
	Perdagangan Internasional	PDI	3
	Manajemen Sumber Daya Manusia Lanjutan	MSDML	3
	Manajemen Keuangan Internasional	MKI	3
	Pemasaran Internasional	PSI	3
	Hukum Dagang Dan Strategy Perpajakan	HDSP	2
VI	Sistem Informasi Manajemen	SIM	3
	Thesis	Tesis	6
	TOTAL SKT SETIAP KONSENTRASI		54

JournalID	Information	Articles	Release	LastUpdate
AKU060801	Th 2006 / Vol 8 / No 1	5	May 2006	Feb 20, 2007 10:18:34
AKU050702	Th 2005 / Vol 7 / No 2	5	Nov 2005	May 23, 2006 13:22:56
AKU050701	Th 2005 / Vol 7 / No 1	5	May 2005	Oct 07, 2005 10:35:50
AKU040602	Th 2004 / Vol 6 / No 2	5	Nov 2004	Apr 26, 2005 08:02:11
AKU040601	Th 2004 / Vol 6 / No 1	5	May 2004	Apr 25, 2005 12:39:14
AKU030502	Th 2003 / Vol 5 / No 2	5	Nov 2003	Apr 25, 2005 11:57:06
AKU030501	Th 2003 / Vol 5 / No 1	5	May 2003	Jun 15, 2004 08:35:11
AKU020402	Th 2002 / Vol 4 / No 2	5	Nov 2002	Jun 15, 2004 08:00:20
AKU020401	Th 2002 / Vol 4 / No 1	5	May 2002	Jun 14, 2004 12:41:31
AKU010302	Th 2001 / Vol 3 / No 2	5	Nov 2001	Jun 14, 2004 11:41:28
AKU010301	Th 2001 / Vol 3 / No 1	5	May 2001	Jun 14, 2004 11:14:10
AKU000202	Th 2000 / Vol 2 / No 2	7	Nov 2000	Jun 14, 2004 10:43:27
AKU000201	Th 2000 / Vol 2 / No 1	7	May 2000	Jun 14, 2004 10:28:18
AKU990102	Th 1999 / Vol 1 / No 2	5	Nov 1999	Jun 14, 2004 10:14:29
AKU990101	Th 1999 / Vol 1 / No 1	6	May 1999	Jun 14, 2004 09:11:18

30 January 2008

28 January 2008

27 January 2008

17 January 2008

11 January 2008

07 January 2008

05 January 2008

04 January 2008

03 January 2008

01 January 2008

Murah..murah

Make Money

Human Resource Management

Financial Management

Marketing Management

Human Development Index

Useful Links

Harga Emas

Top 50 Universities In the World

TERIAK YUK...

HRM Journal

TOM PETERS

KOLOM JUWONO SUDARSONO

Mata Kuliah MM

Free Downloads

Labels

BENCHMARK

Arsip Ku

MANAJEMEN PEMASARAN

MANAJEMEN SDM

MANAJEMEN KEUANGAN

BERITA

RELIGI

Jurnal Keuangan