JAKARTA (RP)- Gubernur Riau HM Rusli Zainal SE MP akan mengundang langsung Direktur Utama (Dirut) PT PLN untuk datang ke Riau guna membicarakan krisis listrik yang terjadi di Bumi Lancang Kuning selama ini.
Demikian dikatakan Gubri kepada Riau Pos usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Senin (7/4). Dalam sidang itu antara lain dibahas soal krisis listrik yang terjadi di berbagai daerah, dimana membuat para gubernur meminta agar pemerintah pusat dan PT PLN memberi sebuah solusi.
''Tadi (kemarin, red) Presiden secara langsung meminta kepada menteri terkait untuk membahas masalah krisis listrik ini secara serius sehingga ada jalan keluar. Krisis listrik ini terjadi tidak hanya di Riau tapi di berbagai daerah di Indonesia. Bahkan ada daerah yang jauh lebih parah krisis listriknya. Itulah sebabnya, harus ada jalan keluar. Kalau memang PLN tidak sanggup, berikan kesempatan kepada pihak swasta untuk mengatasi masalah krisis listrik ini,'' tegas Gubri.
Di Riau, lanjutnya, untuk mengatasi masalah krisis listrik ini, dalam waktu dekat segera dibangun PLTG dengan kapasitas 2x50 MW di Duri (nilai investasi 40.000.000 dolar AS) dan 4x25 MW di Pelalawan (nilai investasi 45.000.000 dolar AS). PLTGU dengan kapasitas 2x75 MW di Teluk Lembu (nilai investasi 97.500.000 dolar AS), PLTU dengan kapasitas 2x150 MW di Peranap (nilai investasi 300.000.000 dolar AS) dan PLTA dengan kapasitas 3x45 MW di Lubuk Ambacang (nilai investasi 270.000.000 dolar AS).
SBY Warning Menteri
Masih dari pertemuan yang sama, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan kekhawatirannya soal meningkatnya aktivitas politik para menteri dan kepala daerah. SBY pun mengingatkan (warning) para pejabat untuk tetap mengutamakan tugas-tugas pemerintahan.
Masalah aktivitas politik pejabat kemarin memang dibahas dalam rapat kabinet paripurna yang diadakan SBY dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di kantor sekretariat negara. Ini merupakan rangkaian road show rapat kabinet di kantor pembantu-pembantunya. Rapat kali ini selain dihadiri seluruh menteri juga dihadiri sebagian besar gubernur.
''Dibenarkan dalam kehidupan demokrasi kita, saudara juga melakukan aktivitas politik yang berkaitan dengan keberadaan saudara sebagai pimpinan atau fungsionaris partai-partai politik tertentu,'' kata SBY.
Di kabinet, SBY juga mempersilakan para menterinya melakukan aktivitas di parpolnya masing-masing. Apalagi SBY memiliki banyak menteri dari kalangan parpol.
Mereka adalah Mensesneg Hatta Rajasa (PAN), Menteri Pendidikan Bambang Soedibyo (PAN), Menteri Koperasi dan UKM Suryadharma Ali (PPP), Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah (PPP), Menakertrans Erman Suparno (PKB), dan Menteri PDT Lukman Edi (PKB).
Selain itu juga Menteri Pemberdayaan Perempuan Meutia Farida Hatta (PKPI), Menteri Pertanian Anton Apriyantono (PKS), Menpora Adhyaksa Dault (PKS), Menteri perumahan Rakyat Yusuf Asy'ari (PKS), Menteri Perindustrian Fahmi Idris (Golkar), Menteri PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta (Golkar), Menkum HAM Andi Mattalata (Golkar), Menko Kesra Aburizal Bakrie (Golkar), serta Menteri Kehutanan MS Kaban (PBB).
Tidak hanya di jajaran menteri, juru bicara kepresidenan Andi Mallarangeng juga akan beraktivitas politik di Partai Demokrat. Sebab Andi saat ini menjabat sebagai ketua departemen SDM di partai tersebut.
SBY dan Kalla juga berasal dari parpol, sehingga kemungkinan keduanya akan sibuk berpolitik juga dalam 1,5 tahun terakhir. ''Memang begitu dalam sebuah kompetisi yang akan segara berlangsung di negeri kita tahun depan," kata SBY..
Hanya saja SBY mengingatkan agar para pejabat tersebut tetap menjaga etika serta tatakarama dalam berpolitik. SBY mengaku tidak senang melihat persaingan pilkada antarpejabat. Misalnya, kata SBY, bupati dan gubernur sama-sama bertarung dalam pemilihan gubernur. Karena bersaing bupati tersebut di depan publik melakukan langkah-langkah yang tidak tepat kepada gubernurnya.
''Etika politik terbalik-balik seperti itu. Yang pantas sajalah. Kecuali kalau memang sudah dalam status calon, sama-sama calon gubernur, sama-sama calon bupati. Itulah gunanya kompetisi,'' Presiden SBY menegaskan.
Menghadapi pemilu 2009, SBY juga mengajak para menteri, gubernur, dan bupati untuk tidak terburu-buru melakukan aktivitas politik. ''Ada kepantasannya. Dan pesan saya, jangan terlalu gasik (bahasa Jawa: cepat). Sekarang April 2008, masih sekian bulan lagi 2009 dan seterusnya. Saya minta tetap berkonsentrasi dalam menjalankan tugas pemerintahan,'' ujar SBY.
Selain itu SBY mengingatkan agar para pejabat tidak memanfaatkan fasilitas negara untuk aktivitas politik. Harus dibedakan antara kegiatan pemerintahan dengan kegiatan partai politik.
Bagaimana reaksi para menteri terhadap peringatan SBY tersebut? Sejumlah menteri menilai apa yang disampaikan SBY sudah tepat. Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Lukman Edi menyatakan, para menteri bisa membagi waktu dengan baik antara kegiatan parpol dengan kegiatan kementerian. ''Jadi tidak ada masalah,'' kata Lukman.
Para menteri akan menyiasati agar dua tugas tersebut bisa sama-sama berjalan. Menteri Hukum dan HAM Andi Mattalata misalnya, membatasi kegiatan parpol hanya di malam hari. ''Tugas kenegaraan tidak akan terganggu. Jam kerja buat partai saja ditambah. Biasanya selesai jam 21.00 WIB, sekarang bisa di atas jam 24.00 WIB,'' kata Andi Matalatta
Menteri Pemberdayaan Perempuan Meutia Hatta juga tak menganggap presiden membatasi kegiatan parpol bagi par menteri. ''Itu artinya kegiatan buat partai boleh, tapi menjaga waktu. Jangan dihabiskan untuk partai,'' katanya.(tom/jpnn)
Comment :
Itu tandanya masyarakat Riau mampu membayar harga energy yang wajar. |
